Anti monopoli dan pasar persaingan tidak sehat

Pengertian Antimonopoli dan Persaingan Usaha

          “Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat kata tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “antitrust”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar ,dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

          Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikankepentingan umum.

          Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli ). Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.

Asas dan Tujuan Antimonopoli dan Persaingan Usaha

Asas

          Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan

          Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen.

Kegiatan yang dilarang dalan antimonopoli

          Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

 Perjanjian yang dilarang dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha

          Jika dibandingkan dengan pasal 1313 KUH Perdata, UU No.5/199 lebih menyebutkan secara tegas pelaku usaha sebagai subyek hukumnya, dalam undang-undang tersebut, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis . Hal ini namun masih menimbulkan kerancuan. Perjanjian dengan ”understanding” apakah dapat disebut sebagai perjanjian. Perjanjian yang lebih sering disebut sebagai tacit agreement ini sudah dapat diterima oleh UU Anti Monopoli di beberapa negara, namun dalam pelaksanaannya di UU No.5/1999 masih belum dapat menerima adanya ”perjanjian dalam anggapan” tersebut.

          Sebagai perbandingan dalam pasal 1 Sherman Act yang dilarang adalah bukan hanya perjanjian (contract), termasuk tacit agreement tetapi juga combination dan conspiracy. Jadi cakupannya memang lebih luas dari hanya sekedar ”perjanjian” kecuali jika tindakan tersebut—collusive behaviour—termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dilarang dalam bab IV dari Undang-Undang Anti Monopoli . Perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk sebgai berikut :

1. Oligopoli

2. Penetapan harga

3. Pembagian wilayah

4. Pemboikotan

5.  Kartel

6. Trust

7. Oligopsonih

8. Integrasi vertikal

9. Perjanjian tertutup

10. Perjanjian dengan pihak luar neger

Hal-hal yang Dikecualikan dalam Monopoli

          Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,

     yang terdiri dari :

Oligopoli

          Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

Penetapan Harga.

          Dalam rangka penetralisir pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian,antara lain :

·         perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama.

·         Perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

·         Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar.

·         Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan

Pembagian Wilayah

          Mengenai pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

Pemboikotan

          Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Kartel

          Pelaku usaha dilaarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

Trust

          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

Oligopsoni

          pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan tujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.

          Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Integrasi Vertikal

          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Perjanjian Tertutup

          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

          Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Monopoli

          Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau

nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.

Monopsoni

          Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang terbatas pada seorang pembeli.

Penguasaan Pasar

          Penguasaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar. Dengan demikian pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Persengkongkolan

          Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan (kecurangan).

3. Posisi dominan, yang meliputi :

·         Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing

·         Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi

·         Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar

·         Jabatan rangkap

·         Pemilikan saham

·         Merger, akuisisi, konsolidasi

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

          Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut :

Perjanjian yang dilarang , yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Kegiatan yang dilarang , yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Posisi dominan , pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Dalam pembuktian , KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat :

·         Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker

·         Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan

·         Efisiensi alokasi sumber daya alam

·         Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli

·         Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya

·         Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi

·         Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak

·         Menciptakan inovasi dalam perusahaan

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU no.5 Tahun 1999 tentang anti monopoli)

          Praktek monopoli  adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikankepentingan umum.

          Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2

          Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

          Menurut pasal 33 ayat 2 “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

          Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai oleh negara tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya.

Perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan

–  Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

–  Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

–  Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut.

Sanksi

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan , peleburan dan pengambilalihan badan usaha, penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah.

Sanksi Pidana Pokok dan Tambahan

Sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dikenakan denda minimal dua piluh lima miliar rupiah dan setinggi-tingginya seratus miliar rupiah, sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar rupiah dan maksimal dua puluh lima miliar rupiah.

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUH Pidana berupa :

pencabutan izin usaha

larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun,

penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Sumber : http://rujakcom.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak.html

Perlindungan Konsumen

Konsumen

            Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa:kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor.

            Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu :

1.      Asas manfaat

            Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2.      Asas keadilan

            Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.      Asas keseimbangan

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d.Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

4.      Asas keamanan dan keselamatan konsumen

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.      Asas kepastian hukum

            Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hokum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3.      Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.

4.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5.      Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6.      Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

SUMBER :

http://adimanpangaribuan.blogspot.com/2012/06/pengertian-konsumen.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen

Perlindungan Konsumen

Konsumen

            Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa:kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor.

            Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu :

1.      Asas manfaat

            Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2.      Asas keadilan

            Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.      Asas keseimbangan

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d.Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

4.      Asas keamanan dan keselamatan konsumen

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.      Asas kepastian hukum

            Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hokum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3.      Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.

4.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5.      Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6.      Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

SUMBER :

http://adimanpangaribuan.blogspot.com/2012/06/pengertian-konsumen.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen

Perlindungan Konsumen

Konsumen

            Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa:kulakan), maka dia disebut pengecer atau distributor.

            Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu :

1.      Asas manfaat

            Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2.      Asas keadilan

            Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3.      Asas keseimbangan

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. d.Asas keamanan dan keselamatan konsumen.

4.      Asas keamanan dan keselamatan konsumen

            Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5.      Asas kepastian hukum

            Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hokum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3.      Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.

4.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5.      Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6.      Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

SUMBER :

http://adimanpangaribuan.blogspot.com/2012/06/pengertian-konsumen.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen

          Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

Perangkat hokum

·         UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

·         Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

·         Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

·         Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

·         Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

·         Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

·         Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

·         Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

·         Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen

1. Mengenal LPK NASIONAL INDONESIA

  Bangsa Indonesia sejak dulu sudah dikenal kejayaannya terutama kerajaan mojopahit dengan patih yang terkenal yaitu patih Gajamada yang bersumpah akan menyatukan Nusantara di Motto nya yang tersohor Sumpah amuktipalapa Artinya Indonesia telah mempunyai peradaban yang maju dan dalam sejarah itu semakin maju dengan interaksi yang dilakukan dengan bangsa-bangsa lain yang silih datang ke Nusantara. Sampai kini masih banyak kita jumpai tidak saja peninggalan barang-barang bersejarah saja tetapi juga pengetahuan manusia Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia masih hidup apa yang kita sebut kearifan

    lokal yang menjadi dasar ilmu berkehidupan mereka, tidak hanya itu kita juga menjumpai berbagai teknologi dan cara produksi masyarakat lokal.

  Inilah yang harus kita jadikan dasar pijakan bagi pembangunan pengetahuan kita. Menggali kembali pengetahuan Indonesia dan memadukan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan hari ini. Dengan itu maka pencerahan bangsa Indonesia akan segera datang.

2. Membangun karekter Konsumen Indonesia ( Character building )

   Boedi Oetomo merupakan cikal bakal pembagunan karakter atau bisa disebut perjuangan intelektual Bangsa Indonesia melawan penjajajh di samping tonggak bangsa Indonesia sesungguhnya juga tonggak jati diri manusia Indonesia. Seperti apa jati diri manusia Indonesia itu? Jawabnya tentu saja bukan semata persolan ciri-ciri isik. Jati diri manusia Indonesia harus dilihat dari bagaimana spirit mereka, moral intelektual mereka, dan perilaku mereka. Dari sejarah kerajaan-kerajaan sampai sejarah seperti kita rasakan sekarang kita menemukan bagaimana jati diri sesungguhnya manusia Indonesia.

  Spirit manusia Indonesia adalah sprit orang-orang yang penuh perjuangan, semangat memerdekakan dirinya dari segala bentuk penindasan. Moral intelektual manusia Indonesia dapat dilihat dari rekaman sejarah bagaimana mereka berjuang, membangun sebuah bangsa dan memerdekakannya. Manusia Indonesia mengakui kenyataan atas segala perbedaan namun juga mampu menyatukan diri untuk satu tujuan dan cita-cita mereka. Maka perilaku manusia Indonesia adalah perilaku bagaimana seorang pejuang dan bagaimana perjuangan itu. Itulah sesungguhnya jati diri manusia Indonesia melalui pendiri Bangsa ini sudah dimulai national and character building

3. Kemandirian Ekonomi

    Pembukaan dan batang tubuh UUD mengamanatkan politik ekonomi yang memberi prioritas pada keadilan atau mendorong terwujudnya negara kesejahteraan. Pasal 33 UUD 1945 asli adalah formulasi hukum dasar bagi konsep ekonomi yang dipikirkan terutama oleh Bung Hatta.

   Tanah air Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang berlimpah. Juga memiliki sumber daya manusia yang begitu banyak dengan beragam potensi yang dimiliki.

Inilah modal utama ekonomi nasional. Sebagai negara yang bertanah subur sudah semestinya Indonesia menjadi negara pertanian yang besar. Sebagai negara yang berlaut luas sudah semestinya Indonesia menjadi negera maritim yang besar. Pembangunan sektor produktif di agraria dan maritim adalah kunci bagi pembangunan ekonomi nasional.

     Mengingat ekonomi kolonial masih mencengkeram Indonesia. Maka tugas pembangunan ekonomi Indonesia di antaranya adalah mencabut produk hukum yang tidak berpihak pada ekonomi nasional, memutus rantai ekonomi kolonial, dan membangun kekuatan ekonomi nasional yang bersendi pada sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia Dengan begitu terdapat jalan bagi pembangunan hubungan produksi yang lebih baik, lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan lebih baik bagi kepentingan nasional.

4. Membangun Politik Kebangsaan

       Pasca berakhirnya pemerintahan Soeharto, Indonesia memasuki babak perpolitikan baru, menjadi salah satu negara terbesar yang menjalankan demokrasi. Capaian itu tentu harus dipertahankan, namun juga dimajukan dengan mengembalikan perpolitikan bukan sebagai cara untuk saling menang dan mengalahkan antar kita. Demokrasi haruslah mampu untuk menjadi alat bagi lahirnya politik nasional, politik yang ditujukan bagi kepentingan nasional, politik untuk perjuangan Indonesia. Bila ini mampu dijalankan maka politik kita pun akan lebih eisien secara biaya, tidak korup, dan membawa lahirnya kecerdasan Konsumen.

5. Merawat Kebudayaan Nasional

   Banyaknya klaim negara tetangga terhadap kebudayaan Bangsa Indonesia menunjukan lemahnya Indonesia dalam melestarikan kebudayaan kebudayaan nusantara yang jumlahnya ribuan, kita baru sadar ketika salah satu dari kebudayaan itu diklaim sebagai kebudayaan milik negara tetangga, para pemuda beramai- ramai menggelar Demo,

    Dalam konteks itu pula maka ratusan suku bangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya, yang keseluruhannya perlu dapat didayagunakan bagi secara nasional. Di pihak lain, setiap suku bangsa juga memiliki hambatan budayanya masing-masing, yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negaralah untuk memahami, selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing suku bangsa, dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru sebagai kekuatan bangsa. Pembangunan kebudayaan Indonesia harus selalu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. itulah yang akan memberikan kita gambaran kondisi, strategi, dan bentuk bagi kebudayaan nasional kita. Keberagaman mutlak harus diakui, dihormati, dan diapresiasi sebagai bagian dari kekuatan nasional kita.

6. Politik Pertahanan Nasional

      Bersatunya Tentara dan Konsumen merupakan kekuatan tersendiri bagi Bangsa Indonesia Siapa yang tidak ingat akan pertempuran-pertumparan gagah berani tentara dan para pemuda revolusioner melawan tentara Jepang, Inggris dan Belanda. Kemenangan dalam pertempuran-pertempuran itu diraih karena bersatunya tentara dengan Konsumen. Inilah kekuatan Indonesia, kekuatan yang sudah pasti ditakuti oleh mereka yang masih saja ingin menguasi sumber daya tanah air. Karenanyalah, Panglima Besar Jenderal Soedirman memberikan amanat, “Angkatan Perang Republik Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan nasional, di tengah-tengah dan dari revolusi Konsumen dalam pergolakan membela kemerdekaan itu, karena itu, Angkatan Perang Republik Indonesia adalah tentara nasional, tentara Rakyat dan tentara revolusi.”

Source :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=172:tentang-kami&catid=58:tentang-kami

         p 

Planning

Planning

1.     Karier

Setelah lulus dan mendapatkan gelar S1 dengan nilai yang memuaskan, saya sangat ingin berkarir dibidang auditing. Banyak diantara teman saya yang mengatakan bahwa menjadi seorang audit itu sangat berat terlebih untuk seorang wanita. Tapi tentunya itu tidak akan menghalangi saya untuk terus melaju menjadi seorang auditor. Mencoba terlebih dahulu mengapa tidak? Jika saya mampu menjadi seorang auditor yang baik maka saya akan terus melanjutkan karir saya sebagai auditor professional. Jika saya kurang berhasil menjadi auditor maka saya telah memutuskan saya akan menjadi pegawai negeri sipil.

2.    Cinta

Mereka berkata, “jangan pacaran dulu kecuali kalau sudah bekerja”. Ya begitulah titah yang telah diberikan oleh orang tua saya. Dan saya mencoba untuk menuruti apa yang telah dikatakan oleh orangtua saya. Tapi saya pernah melanggarnya pada waktu sma. Dan akhirnya saya pun terkena batunya ckckck. Oke fine sampai saat ini saya masih bisa menjaga titah yang telah diberikan kepada saya. Jadi satu prinsip yang saya pegang saat ini yaitu “jangan dulu pacaran”. Masalah jodoh serahkan kembali kepada Allah SWT. Jika sudah menemukan cinta nanti, saya berharap seorang yang akan menjadi imam saya itu bersifat baik, sopan sayang terhadap keluarga saya, pecinta olahraga, wangi, cerdas, sabar, jujur, setia dan sifat yang baik lainnya hahahaha. Pada saat pernikahan nanti saya sangat berharap memiliki konsep pernikahan bertemakan Liverpool fc. Saat sudah memiliki rumah sendiri saya akan merancang rumah tersebut dan tentunya akan memakai konsep Liverpool fc.

3.    Keluarga

Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan semua orang. Tidak terkecuali saya, maka dari itu saya sudah bertekad akan membahagiakan orang tua semampu saya. Planningnya sih pertama membeli sebuah rumah yang lebih besar dari yang sekarang, membelikan mobil untuk ayah, membelikan peralatan rumah tangga yang lengkap untuk ibu, membantu kakak dalam membangun rumah, dan membiayai sekolah adik tercinta. Harapan yang terakhir yaitu, bisa menaik hajikan kedua orang tua saya.

4.    Liverpool fc

Tidak lengkap rasanya memiliki planning tanpa adanya Liverpool. Jika sudah sukses nanti saya akan menabung sedikit demi sedikit agar bisa terbang ke Liverpool dan mngunjungi anfield stadium. Melihat para pemain beraksi di lapangan hijau secara langsung. Berfoto, bernyanyi dan mendukung Liverpool fc dengan segenap hati

WE LOVE YOU LIVERPOOL WE DO!!!!!

Liverpool, Liverpool, oh Liverpool we Love you

We love you Liverpool we do, we love u Liverpool we do

We love Liverpool we do, Oh Liverpool we love you

Shankly is our hero, he’s showed us how to play

The mighty reds of Europe are out to win today

He made a team of champions with every man a king

And every game we love to win and this is what we sing

We love you Liverpool we do, We love you Liverpool we do

We love you Liverpool we do, Ooh Liverpool we Love you

We’ve won the league the cup we’re masters of the game

And just to prove how good we are We'll do it once again.

We've got another team to beat and so we've got to try

Cz we’re the best in all the land

And that's the reason why

We Love you Liverpool we do, We Love you Liverpool we do

We love you Liverpool we, Ooh Liverpool we Love you

Clemence is our goalie, the best there is around

Keegen is the greatest that shankly ever found

Heighway is our favourite, a wizard of the game

And here’s the mighty Toshack to do it once again

We Love you Liverpool we do, we Love you Liverpool we do

We Love you Liverpool we, Oh Liverpool we Love you