Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Jenis dan macam pengangguran

Berdasarkan jam kerja

·         Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

a.      Pengangguran Terselubung

b.      Setengah Menganggur (Under Unemployment)

c.       Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

d.      Berdasarkan penyebab terjadinya

·         Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran konjungtural (cycle unemployment)

Pengangguran struktural (structural unemployment)

Pengangguran musiman (seasonal Unemployment)

Pengangguran siklikal

Pengangguran teknologi

Pengangguran siklus

Penyebab Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Akibat pengangguran

·         Bagi perekonomian negara

a.      Penurunan pendapatan perkapita.

b.      Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.

c.       Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

·         Bagi masyarakat

a.      Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.

b.      Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.

c.       Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Inflasi

Inflasi adalah suatu peristiwa ekonomi ketika harga barang barang umum naik secara bersamaan dan terus menerus. Inflasi juga menunjukan gejala menurunnya nilai uang rupiah terhadap barang dan jasa.

Menurut penyebabnya, jenis jenis inflasi dapat dibedakan menjadi ;

1)      Inflasi tarikan permintaan ( demand full inflation )

2)      Inflasi dorongan biaya ( cost push inflation )

3)      Inflasi campuran ( mixed inflation )

Dampak inflasi

ü  Meningkatkan kesenjangan ekonomi

ü  Mengurangi daya saing barang export karena harganya mahal

ü  Meningkatkan kegiatan spekulatif

ü  Menurunkan daya beli masyarakat

ü  Menimbulkan ketidakpastian ekonomi

ü  Mengurangi tingkat investasi

Masalah Pengangguran dan Inflasi

Ada empat faktor yang menentukan tingkat inflasi. Pertama, uang yang beredar baik uang tunai maupun giro. Kedua, perbandingan antara sektor moneter dan fisik barang yang tersedia. Ketiga, tingkat suku bunga bank juga ikut mempengaruhi laju inflasi. Suku bunga di Indonesia termasuk lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan Asia. Keempat, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik prasarana. Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM tersebut cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah karena dapat menimbulkan multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang lainnya yang dalam proses produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.

Tingginya angka inflasi selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Kalau tidak, rakyat tidak lagi mampu membeli barang-barang yang diproduksi. Jika barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli maka akan banyak perusahaan yang berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka perusahaan akan berusaha untuk mereduksi cost sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja/buruhnya dengan mem-PHK para buruh. Salah satu dari jalan keluar dari krisis ini adalah menstabilkan rupiah. Membaiknya nilai tukar rupiah tidak hanya tergantung kepada money suplly dari IMF, tetapi juga investor asing (global investment society) mengalirkan modalnya masuk ke Indonesia (capital inflow). Karena hal inilah maka pengendalian laju inflasi adalah penting dalam rangka mengendalikan angka pengangguran.

Sumber :

http://Wikipedia.co.id/

Buku detik detik ujian nasional ekonomi

http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/03/22/hubungan-pengangguran-dan-inflasi-di-indonesia/

kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah

·         Pada periode 1966-1969

Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peninggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

·         Pada periode pelita I

 Perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

·         Periode Pelita III

 Pemerintah membuat kkebijakan mengenai tata cara pelaksanaan eksport import dan lalu lintas devisa. Peraturan ini membuat kemudahan dalam pajak terhadap komodoti eksport dan menerapkan sistem devaluasi yaitu menurunkan nilai rupih terhadap dollar misalnya satu dollar seharusnya 7500 menjadi 9500, pemerintah melakukkan itu semua dengan harapan permintaan negara menjadi lebih banyak karena eksport meningkat dan nilai imortmenjadi lebih mahal karena nilai rupiah terhadap dollar melemah.

·         Pada Periode Pelita IV

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya :

1.       kebijakan dalam meningkatkan eksport import non migas hal tersebut diatur dalam kebijakan INPRES No. 4 Tahun 1985.

2.       Kebijakan dalam meningkatkan sektor swasta bidang eksport dan bidang penanaman modal yang diatur dalam PAKEM 6 mei 1986.

3.       Kebijakan Devaluasi 1986 karena harga minyak dunia jatuh sehingga penerimaan pemerintah menurun, untuk meningkatkan penerimaan kembali pemerintah menerapkan sistem devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar asing.

4.       Kebijakan 25 oktober 1986 pemerintah membuat Kebijakan mengenai Deregulasi perdagangan, moneter, dan penanaman modal dimana bea masuk untuk komoditi bahan baku dan penolong diturunkan dari tarif normal, serta penerapan kebijaksanaan penanaman modal.

5.       Kebijakan 15 Januari 1987 pemerintah membuat Kebijakan mengenai peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas eksport pada sektor industri non migas.

6.       Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) dimana pemerintah melakukan penataan ulang struktur bidang perekonomian.

7.       Kebijakan 27 Oktober 1988 pemerintah membuat kebijakan deregulasi untuk meningkat dana yang dikumpulkan pasar modal untuk pembangunan.

8.       Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV), Pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.

9.       Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

·         Pada Periode Pelita V

 Pemerintah lebih memfokuskan kepada pengawasan, pengendalian, dalam rangka menuju rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua.

B. Kebijakan Moneter

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam bidang moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga dan peredaran uang. Pemerintah melakukan kebijakan ini dengan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia.

Kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki tujuan antara lain :

ü  Mempertahankan stabilitas ekonomi

ü  Memoertahankan stabilitas harga

ü  Meningkatkan kesempatan kerja

ü  Dan memperbaiki neraca pembayaran

Macam macam kebijakan moneter :

ü  Operasi pasar terbuka

ü  Politik diskonto

ü  Politik cadangan kas

ü  Kredit selektif

ü  Imbauan moral

ü  Devaluasi

ü  Revaluasi

c. kebijakan fiscal

cara untuk mengatasi nya adalah sebagai berikut :

1.        Mengurangi pengeluaran Negara

2.       Manaikan atau mengefektifkan tariff pajak

3.       Menghemat pengeluaran Negara

4.       Mengadakan pinjaman pemerintah

d. kebijakan fiscal dan moneter luar negeri

Kebijakan sektor luar negeri berhubungan dengan pengaturan pemerintah terhadap bea cukai import dan eksport, Relasi dengan negara lain. Seperti pendapatan yang diperoleh masyarakat luar negeri dari indonesia demikian sebaliknya.

Sumber:

http://dhinamunawaroh.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah.html

buku detik detik ujian nasional ekonomi

Kita dan Cinta

cinta itu apa

cinta itu bagaimana

cinta itu apa yang dirasa

cinta itu bahagia atau derita?

cinta itu mudah

cinta itu bagai angin

cinta itu listrik

cinta itu embun

cinta itu indah

cinta itu duka

cinta itu sebuah masalah

tapi cinta itu adalah anugerah

bunuh aku, wahai cinta

tusuk aku dengan segala keindahanmu

cekik aku dengan segala kerinduanmu

sekap aku dengan segala kepedihanmu

aku dirimu dan cinta

kamu diriku dan cinta

cinta? kenapa ada cinta?

karena cinta adalah kita.

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

A.     Perdagangan Antar Negara

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

1.       Pertama, tidak semua kebuthan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memnuhi kebuthan tersebut, harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya.

2.       Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar luar di luar negeri

3.       Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi. Dengan membeli produk asing suatu Negara dapat mempelajari bagaimana produk tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang dapat melakyukan produksi untuk barang yang sama.

4.       Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar Negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisi produksi dari Negara-negara yang memilki keuntungan mutlak dan/ atau keuntungan berbanding.

Kebijaksanaan pelita :

Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Pelita II : Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelita III : Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

• Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

• Pemerataan pembagian pendapatan

• Pemerataan kesempatan kerja

• Pemerataan kesempatan berusaha

• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

• Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pelita IV : Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Pelita V : Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

Pelita VI : Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

B.    Hambatan-hambatan perdagangan antar Negara

Meskipun setiap negara menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan Negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan. Namun seringkali Negara-negara tersebut ,ebuat suatu kebijaksanaan da;am sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.

Namun demikian, dengan mulai dicetuskannya era perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan yang selama ini cukup mengelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan juka mungkin dihapuskan. Adapun bentu-bentuk hambatan yang selama ini terjadi di antaranya :

a.    Hamabatan Tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu Negara (komoditi import). Tariff sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing-masing komoditi impor. Secara garis besar bentuk penetapan tari ada dua jenis, yakni :

ö     Tarif Ad-volarem

Yakni tarif yang besar kecilnya ditetakan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor. Misalnya jika tarif untuk komoditi impor komponen mobil adalah 50%, maka jika ada komponen mobil masuk seharga $1000 maka tarifnya adalah sebesar $ 500. Akibatnya harga komponen mobil tersebut sekarang menjadi $ 1500.

ö     Tarif spesifik

Yaitu tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi import tertentu. Sebagai contoh, setiap komoditi import seberat 1 ton akan dikenakan tariff senile $ 500. Jika kita bandingkan dengan jenis tariff yang pertama maka terdapat perbedaan yang menyolok, yakni besarnya tariff akan sam meskipin nilai komoditi yang diimpor tidak sama, karena 1 ton komoditi impor tersebut bisa saja nilainya diimpor tidak sama, karena 1 tono komoditi impor tersebut bisa saja nilainya $ 5000, yang jika digunakan tariff ad-volarem akan dikenai tariff sebesar $ 2500 (lebih besar dari tariff spesifiknya yang hanya $ 500). Ida dalam perekonomian Indonesia sendiri tarif masih menjadi salah satu sumber pendapatan Negara dan sebagai alat proteksi industry dalam negeri yang cukup ampuh, meskipun mulai dicoba untuk dikurangi serah dengan persiapan era perdagangan bebas yang segera akan berlaku di tahun 2000-an.

Adapun pengaruh dari adanya pengenaan tariff terhdapa komditi import adala sebagai berikut :

Þ    Tidak adanya tarif menjdaikan komditi impor yang masuk ke Indonesia menjadi bertambah banyak sehingga harganya turun (menjadi lebih murah), akibatnya masyarakat lebih menyukai produk tersebut. hal ini berakibat pada komditi dalam negeri dimana, sumbangan komoditi menjadi turun.

Þ    Kebijaksanaan tarif menjadikan keadaan pada kesimpulan pertama menjadi lebih baik, hal ini dibuktikan dengan naiknya produksi nasional yang dipergunakan menjadi lebih besar.

b.    Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk emmabatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu Negara denvgan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke Negara tersebut. seperti halnya tariff, tindakan quota ini tentu tidak akan menyenangkan bagi Negara pengekspornya. Indonesia sendiri pernah menhadapi kuota import yang diterapkan oleh system perkonomian Amerika.

c.    Hambatan Dumping

Meskipun karekteristiknya tidak seperti Tarif dan Quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu Negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini, dimana industry sepeda Indonesia dituduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri disbanding harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

d.    Hambatan embargo/sanksi ekonomi

Sejarah mebuktikan bahwa suatu negra yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh Negara yang lain (PBB). Contoh yang masih hangat di teling adalah kasusu intervensi Irak, kasusu libia dan masih banyak lagi. Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkena sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

C.    Sebab-sebab Pemrtintah menerapkan Hambatan Perdagangan

Banyak alasan yang mendorong pemerintah menrapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan diantaranya adalah :

Tarif dan quota disamping untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangakn keadaam maraca pembayaran yang masih deficit. Dengan dikenakannya tariff dan quota pengeluaran untuk membeli komditi impor menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pos pengeluaran dalam neraca pembayarn

Tarif dan quota diterapkan untuk melindungi industry dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang, dari serangan komditi-komoditi asing yang telah lebih dahulu dewasa. Hal ini perlu dilakukan mengingat sering kali di Negara berkembang masih banyak industry yang masih belum dapat berproduksi secara efisien sehingga produk yang dihasilkan belum dapat bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari luar negeri. Untuk itulah tariff datau quota diterapkan. Dapat juga kebijaksanaan ini diterapkan jika suatu Negara tidak memiliki persedaiaan devisa yang cukup untuk melakukan impor sehingga pemerintah harus menghemat desvisa tersebut.

Tarif dan quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu Negara.

Adapaun damping jika terpaksa ditempuh digunakan memacu perkembangan ekspor lewat kenaikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.

Sedangkan sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM, politik, terorosme dan kemanan intersnasional. Bagi Negara yang terkena sanksi diharapkan dapat memperbaiki “sikap” dan “tindakannya” bagi kepentingan Negara lain dan bagi dunia.

D.   Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Neraca pemabayarn luar negeri Indonesia juga merupakan suatu bentuk pelaporan yang sisitematis mengani segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sektor luar negeri. Dengan demikian dalam neraca ini juga terdapat pos yang merupakan arus dana masuk (umumnya ditandai dengan +) dan pos yang merupakan arus dana keluar (ditandai dengan -)

Namun demikian secara singkat pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokkan pos-pos dalam neraca luar negeri Indonesia tersebut dapat dikelompokan ke dalam berikut ini :

ü  Neraca Perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, baik migas maupun non-migas.

ü  Neraca Jasa, merupakan kelompok transaski-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor di bidang jasa.

ü  berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa. Jika lebih banyak pos arus kas masuknya (ekspor) maka nilai neraca berjalan ini akan surplus, begitu pula sebaliknya.

ü  Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih (selisih anatar pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

ü  Seslisi yang belum diperhitungkan

ü  Neraca lalu lintas moneter, yang merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa

E.    Peran Kurs Valuta Asing Dalam Perkonomian Luar Negeri Indonesia

Kurs valuta asing seing diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (Rupiah misalnya) yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh Rupiah dan Dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambrakan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit Dollar dalam kurun waktu tertentu. Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing negara.

Depresiai adalah turunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata u8ang asing (Dollar). Apresiasi adalah kebalikan dari depresiasinya rupiah. Dengan demikian jika Rupiah mengalami depresiasi (mengalami penurunan nilai) maka mata uang Dollar akan Apresiasi.

Spot Rate, adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2 x 24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu di atas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Sulit untuk mendapatkan informasi kapan pertama kali dan dengan nilai berapa dollar dihargai dengan mata uang rupiah. Lepas dari semua itu, perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya secara prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penwaran terhadapa mata uang asing yang akan dipertukarkan, yang sebenarnya identik dengan kekuataan permintaan dan penawaran akan komoditi yang diperdagangkan.

Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri (rupiah) mengalami penurunan nilai / Apresiasi, dan dapat juga mengalami kenaikan nilai / Depresiasi, kedua hal tersebut tergantung dari sebab-sebab perubahan permintaan-penawaran valuta asing tersebut. Adapun sebab-sebab perubahan tersebut diantaranya :

a.    Perubahan selera masyarakat terhadap komditi luar negeri

Semakin banyak masyarakat Indonesia menyukai dan membutuhkan barang luar negeri, maka kebutuhan  akan mata uang asing ($) akan semakin banyak pula untuk mendapatkan barang luar tersebut. karena permintaan semakin banyak, secara grafik, kurva permintaan akan dollar akan bergeser ke kanan dari keseimbangannya. Akabitnya nilai rupiah mengalami penurunan, atau semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan 1 unit $.

b.    Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga

Perubahan iklim investasi yang semakin aman dan menarik (PP No. 22 1995 misalnya) dapat menyebabkan arus modal asing makin banyak yang masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dollar meningkat.peristiwa ini akan mengakibatkan kurva penawaran dari dollar akan bergeser ke kanan (naik).

c.    Perubahan tingkat inflasi

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komditi eksport kita kurang dapat bersaing di pasaran dunia, karena dengan adanya inflasi yang tinggi harga ekspor akan terasa lebih mahal. Akibatnya jarang yang mau membeli produk eksport. Hal ini identik dengan menurunnya penawaran dollar untuk membeli eksport tersebut.

d.    Iklim investasi

Prospek dan iklim investasi yang menarik (aman dan tingkat penghasilan yang tinggi) di Indonesia akan turut memppengaruhi banyak tidaknya penawaran dollar ke Indonesia. Semakin menarik maka nilai rupiah akan semakin tinggi (apresiasi).

Masih banyak faktor lain yang dapat menyebabkan rupiah depresiasi atau sebaliknya. Namun yang jelas kurs (nilai tukar) yang saat ini berlaku adalah sudah mencerminkan keseimbangan pasar, artinya kurs itulah yang menggambarkan kenyataan perekonomian suatu negara saat ini.

http://oeyyulia.blogspot.com/2011/04/peran-sektor-luar-negeri-pada.html

http://wikipedia.com/

http://syarif89.wordpress.com/2011/04/26/tugas-5/

waiting

I can't sleep, I'm feeling wide awake
Tonight is taking it's time
How much more before the morning breaks
And I can leave it all behind
'Cause every time I try to close my eyes
I only end up seeing memories of you
And it's never enough, I'm waiting

Even though you're gone I can hear your heart
It's calling out my name like a flash in the dark
If this is just a dream
I won't give it back
I'll find a way to make it last
One more minute, wait, wait, wait, don't go
Just one more minute, wait, wait, wait, don't go

I am keeping every word you say
But how much longer can I hold on
Cause whispers echoing until they fade
Remind me that you're already gone
'Cause every time I try to chase your voice
I end up getting lost and running in circles
And it's never enough, I'm waiting

Even though you're gone I can hear your heart
It's calling out my name like a flash in the dark
If this is just a dream
I won't give it back
I'll find a way to make it last
One more minute wait, wait, wait, don't go
Just one more minute, wait, wait, wait, don't go
Wait, wait, wait, don't go
Just one more minute, wait, wait, wait, don't go
Oooh yeah, don't go

Even though you're gone I can hear your heart
It's calling out my name like a flash in the dark
If this is just a dream
I won't give it back
I'll find a way to make it last
One more minute, wait, wait, wait, don't go
Just one more minute, wait, wait, wait, don't go

http://lirik.kapanlagi.com/artis/david_archuleta/wait

pendapatan perkapita

Nama Negara	2006	2007	2008	2009	2010
Afghanistan	300	340	330
Albania	2,990	3,350	3,860	4,010	4,000
Algeria	3,120	3,630	4,260	4,420	4,460
American Samoa
Andorra	35,620	36,980	41,130
Angola	1,910	2,650	3,430	3,890	3,960
Antigua and Barbuda	11,390	12,610	13,030	11,760	10,610
Argentina	5,160	6,030	7,160	7,540	8,450
Armenia	1,920	2,580	3,340	3,040	3,090
Aruba
Australia	34,300	37,140	41,890	43,740
Austria	39,260	42,180	46,250	46,420	46,710
Azerbaijan	1,890	2,710	3,830	4,840	5,180
Bahamas, The	19,970	20,670	21,400	20,410
Bahrain	19,660	22,750	25,420
Bangladesh	450	470	520	580	640
Barbados	11,480	11,800	12,380	13,500
Belarus	3,490	4,350	5,550	5,680	6,030
Belgium	38,780	41,350	45,090	45,290	45,420
Belize	3,650	3,560	3,740	3,800	3,740
Benin	570	610	700	750	750
Bermuda
Bhutan	1,360	1,660	1,780	1,880	1,920
Bolivia	1,110	1,230	1,480	1,630	1,790
Bosnia and Herzegovina	3,330	3,790	4,530	4,750	4,790
Botswana	5,710	6,060	6,570	6,400	6,890
Brazil	4,800	6,110	7,480	8,090	9,390
Brunei Darussalam	27,050	30,130	33,030	31,180
Bulgaria	4,080	4,530	5,700	6,080	6,240
Burkina Faso	420	430	480	510	550
Burundi	110	120	140	150	160
Cambodia	520	590	660	690	760
Cameroon	970	1,040	1,140	1,190	1,160
Canada	36,830	40,270	43,430	41,950
Cape Verde	2,310	2,550	2,840	3,070	3,160
Cayman Islands
Central African Republic	350	380	410	440	460
Chad	450	490	540	600	600
Chile	6,870	8,140	9,490	9,300	9,940
China	2,050	2,490	3,050	3,650	4,260
Colombia	3,440	4,060	4,640	5,050	5,510
Comoros	670	690	750	810	820
Congo, Dem. Rep.	130	140	150	160	180
Congo, Rep.	1,270	1,470	1,980	2,080	2,310
Costa Rica	5,040	5,530	6,060	6,260	6,580
Cote d’Ivoire	840	880	980	1,060	1,070
Croatia	10,850	12,180	13,720	13,800	13,760
Cuba	4,550	5,020	5,550
Curacao
Cyprus	22,880	24,130	27,460	30,460
Czech Republic	12,890	14,380	17,140	17,400	17,870
Denmark	52,250	54,700	58,620	58,300	58,980
Djibouti	1,050	1,110	1,210	1,280
Dominica	4,340	4,500	4,790	4,910	4,960
Dominican Republic	3,370	4,030	4,330	4,530	4,860
Ecuador	2,960	3,170	3,720	4,210	4,510
Egypt, Arab Rep.	1,290	1,500	1,800	2,110	2,340
El Salvador	2,970	3,200	3,460	3,370	3,360
Equatorial Guinea	6,870	9,710	14,480	16,440	14,680
Eritrea	260	260	250	300	340
Estonia	11,430	13,160	14,410	14,080	14,360
Ethiopia	190	220	280	340	380
Faeroe Islands
Fiji	3,600	3,800	4,070	3,830	3,610
Finland	41,100	44,160	48,110	46,680	47,170
France	36,740	38,960	42,080	42,610	42,390
French Polynesia
Gabon	5,490	6,480	7,520	7,640	7,760
Gambia, The	280	320	400	440	440
Georgia	1,680	2,090	2,460	2,540	2,690
Germany	37,400	39,450	42,680	42,430	43,330
Ghana	590	800	1,150	1,190	1,240
Greece	23,480	25,370	27,810	28,760	27,240
Greenland	30,830	34,060	30,010	26,150
Grenada	5,220	5,480	5,870	5,580	5,560
Guam
Guatemala	2,220	2,430	2,640	2,660	2,740
Guinea	310	320	340	370	380
Guinea-Bissau	390	410	460	510	540
Guyana	1,390	1,920	2,690	3,010	3,270
Haiti	410	550	610	660	650
Honduras	1,480	1,630	1,780	1,800	1,880
Hong Kong SAR, China	29,520	31,220	32,950	31,410	32,900
Hungary	10,830	11,500	13,010	13,080	12,990
Iceland	52,400	58,430	46,950	39,650	33,870
India	850	1,000	1,080	1,220	1,340
Indonesia	1,420	1,660	2,010	2,230	2,580
Iran, Islamic Rep.	2,960	3,540	4,120	4,530
Iraq	1,120	1,420	2,060	2,200	2,320
Ireland	45,570	48,590	49,940	44,540	40,990
Isle of Man	43,710	49,300
Israel	21,130	22,610	24,700	25,780	27,340
Italy	32,190	33,600	35,360	35,120	35,090
Jamaica	4,210	4,400	4,880	4,720	4,750
Japan	38,590	37,760	38,000	37,520	42,150
Jordan	2,750	3,100	3,660	3,970	4,350
Kazakhstan	3,860	4,970	6,140	6,840	7,440
Kenya	570	660	730	760	780
Kiribati	1,820	1,830	1,960	1,830	2,010
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep.	18,950	21,200	21,580	19,830	19,890
Kosovo	2,460	2,670	3,000	3,180	3,300
Kuwait	37,300	43,920
Kyrgyz Republic	500	620	770	870	880
Lao PDR	510	590	730	890	1,000
Latvia	8,120	10,100	12,020	12,390	11,620
Lebanon	5,670	6,200	6,990	7,710	9,020
Lesotho	950	980	1,080	1,110	1,080
Liberia	120	150	170	190	190
Libya	8,200	10,220	12,380	12,020
Liechtenstein	104,080	111,690	118,970	136,540
Lithuania	8,410	9,980	11,910	11,620	11,400
Luxembourg	67,760	78,470	82,210	76,880	79,510
Macao SAR, China	25,060	35,360	38,590	39,520
Macedonia, FYR	3,100	3,380	4,180	4,540	4,520
Madagascar	300	340	410	430	440
Malawi	230	250	280	310	330
Malaysia	5,720	6,420	7,270	7,340	7,900
Maldives	3,010	3,270	3,700	3,860	4,270
Mali	410	470	520	570	600
Malta	15,320	16,660	18,460	18,350
Marshall Islands	3,250	3,240	3,130	3,050	2,990
Mauritania	670	810	980	1,000	1,060
Mauritius	5,530	6,050	6,890	7,320	7,740
Mayotte
Mexico	8,740	9,430	10,050	9,050	9,330
Micronesia, Fed. Sts.	2,500	2,490	2,480	2,610	2,700
Moldova	1,030	1,160	1,500	1,570	1,810
Monaco	145,290	173,310	200,610	197,460
Mongolia	1,110	1,390	1,790	1,790	1,890
Montenegro	4,260	5,150	6,440	6,640	6,690
Morocco	2,120	2,230	2,520	2,760	2,850
Mozambique	310	340	380	440	440
Myanmar
Namibia	3,890	4,100	4,260	4,260	4,650
Nepal	320	350	400	440	490
Netherlands	43,390	46,310	49,000	48,380	49,720
New Caledonia
New Zealand	25,630	27,480	27,320	29,050
Nicaragua	930	990	1,040	1,040	1,080
Niger	270	290	330	340	360
Nigeria	830	960	1,170	1,190	1,180
Northern Mariana Islands
Norway	68,360	76,190	84,850	84,590	85,380
Oman	12,230	14,290	17,890
Pakistan	790	860	940	1,000	1,050
Palau	7,960	8,250	6,690	6,220	6,460
Panama	4,950	5,560	6,240	6,560	6,990
Papua New Guinea	720	940	1,090	1,180	1,300
Paraguay	1,400	1,650	2,130	2,250	2,940
Peru	2,920	3,340	4,010	4,240	4,710
Philippines	1,310	1,510	1,770	1,860	2,050
Poland	8,340	9,800	11,870	12,190	12,420
Portugal	18,650	19,920	21,520	21,830	21,860
Puerto Rico
Qatar
Romania	4,870	6,430	8,290	8,320	7,840
Russian Federation	5,820	7,590	9,630	9,290	9,910
Rwanda	310	360	440	490	540
Samoa	2,410	2,570	2,930	2,840	2,930
San Marino	43,530	46,570	50,670
Sao Tome and Principe	840	920	1,010	1,110	1,200
Saudi Arabia	14,270	15,570	17,710	17,200
Senegal	810	870	980	1,040	1,050
Serbia	3,800	4,450	5,520	5,930	5,820
Seychelles	10,740	11,860	10,680	9,340	9,490
Sierra Leone	250	280	320	340	340
Singapore	31,800	34,980	36,050	36,880	40,920
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic	12,470	14,260	16,590	16,120	16,220
Slovenia	19,580	21,510	24,210	23,780	23,860
Solomon Islands	960	1,020	1,050	960	1,030
Somalia
South Africa	5,480	5,770	5,860	5,730	6,100
Spain	27,470	29,390	31,810	32,030	31,650
Sri Lanka	1,350	1,540	1,780	1,990	2,290
St. Kitts and Nevis	9,380	9,800	11,210	9,770	9,980
St. Lucia	5,360	5,390	5,430	5,130	4,970
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines	4,440	4,930	5,140	5,120	4,850
Sudan	760	930	1,140	1,230	1,270
Suriname	3,740	4,450	5,310	5,920
Swaziland	2,360	2,540	2,560	2,350	2,600
Sweden	45,680	48,900	52,420	48,570	49,930
Switzerland	58,300	57,020	56,780	65,380	70,350
Syrian Arab Republic	1,580	1,800	2,120	2,440	2,640
Tajikistan	390	460	600	720	780
Tanzania	390	410	460	500	530
Thailand	2,860	3,240	3,680	3,780	4,210
Timor-Leste	950	1,490	2,460	2,020	2,220
Togo	340	330	380	420	440
Tonga	2,730	2,910	3,270	3,350	3,380
Trinidad and Tobago	12,930	14,810	16,880	15,920	15,380
Tunisia	3,040	3,210	3,540	3,860	4,070
Turkey	7,150	8,090	8,890	8,700	9,500
Turkmenistan	1,850	2,210	2,760	3,180	3,700
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda	340	370	420	460	490
Ukraine	1,950	2,570	3,210	2,840	3,010
United Arab Emirates
United Kingdom	41,060	44,050	45,600	41,060	38,540
United States	46,240	46,840	47,660	46,330	47,140
Uruguay	5,440	6,510	8,020	8,970	10,590
Uzbekistan	600	730	890	1,090	1,280
Vanuatu	2,010	2,180	2,550	2,620	2,760
Venezuela, RB	6,090	7,500	9,160	10,070	11,590
Vietnam	690	780	910	1,000	1,100
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.	770	850	960	1,060
Zambia	620	750	970	990	1,070
Zimbabwe	410	400	320	370	460

Keterangan :

• GNI per kapita (dahulu GNP per kapita) adalah pendapatan nasional bruto, dikonversi ke dolar AS dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia , dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
• GNI adalah jumlah dari nilai tambah oleh semua produsen di dalam negeri ditambah pajak produk (dikurangi subsidi ).
• Negara Indonesia tercinta masih berada dibawah US$ 5000…

http://gusschool.wordpress.com/2010/12/23/pendapatan-per-kapita-negara-di-dunia-menurut-world-bank/