kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah

·         Pada periode 1966-1969

Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peninggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

·         Pada periode pelita I

 Perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.

·         Periode Pelita III

 Pemerintah membuat kkebijakan mengenai tata cara pelaksanaan eksport import dan lalu lintas devisa. Peraturan ini membuat kemudahan dalam pajak terhadap komodoti eksport dan menerapkan sistem devaluasi yaitu menurunkan nilai rupih terhadap dollar misalnya satu dollar seharusnya 7500 menjadi 9500, pemerintah melakukkan itu semua dengan harapan permintaan negara menjadi lebih banyak karena eksport meningkat dan nilai imortmenjadi lebih mahal karena nilai rupiah terhadap dollar melemah.

·         Pada Periode Pelita IV

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya :

1.       kebijakan dalam meningkatkan eksport import non migas hal tersebut diatur dalam kebijakan INPRES No. 4 Tahun 1985.

2.       Kebijakan dalam meningkatkan sektor swasta bidang eksport dan bidang penanaman modal yang diatur dalam PAKEM 6 mei 1986.

3.       Kebijakan Devaluasi 1986 karena harga minyak dunia jatuh sehingga penerimaan pemerintah menurun, untuk meningkatkan penerimaan kembali pemerintah menerapkan sistem devaluasi mata uang rupiah terhadap dollar asing.

4.       Kebijakan 25 oktober 1986 pemerintah membuat Kebijakan mengenai Deregulasi perdagangan, moneter, dan penanaman modal dimana bea masuk untuk komoditi bahan baku dan penolong diturunkan dari tarif normal, serta penerapan kebijaksanaan penanaman modal.

5.       Kebijakan 15 Januari 1987 pemerintah membuat Kebijakan mengenai peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas eksport pada sektor industri non migas.

6.       Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) dimana pemerintah melakukan penataan ulang struktur bidang perekonomian.

7.       Kebijakan 27 Oktober 1988 pemerintah membuat kebijakan deregulasi untuk meningkat dana yang dikumpulkan pasar modal untuk pembangunan.

8.       Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV), Pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.

9.       Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

·         Pada Periode Pelita V

 Pemerintah lebih memfokuskan kepada pengawasan, pengendalian, dalam rangka menuju rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua.

B. Kebijakan Moneter

Pemerintah melakukan beberapa kebijakan dalam bidang moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga dan peredaran uang. Pemerintah melakukan kebijakan ini dengan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia.

Kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki tujuan antara lain :

ü  Mempertahankan stabilitas ekonomi

ü  Memoertahankan stabilitas harga

ü  Meningkatkan kesempatan kerja

ü  Dan memperbaiki neraca pembayaran

Macam macam kebijakan moneter :

ü  Operasi pasar terbuka

ü  Politik diskonto

ü  Politik cadangan kas

ü  Kredit selektif

ü  Imbauan moral

ü  Devaluasi

ü  Revaluasi

c. kebijakan fiscal

cara untuk mengatasi nya adalah sebagai berikut :

1.        Mengurangi pengeluaran Negara

2.       Manaikan atau mengefektifkan tariff pajak

3.       Menghemat pengeluaran Negara

4.       Mengadakan pinjaman pemerintah

d. kebijakan fiscal dan moneter luar negeri

Kebijakan sektor luar negeri berhubungan dengan pengaturan pemerintah terhadap bea cukai import dan eksport, Relasi dengan negara lain. Seperti pendapatan yang diperoleh masyarakat luar negeri dari indonesia demikian sebaliknya.

Sumber:

http://dhinamunawaroh.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah.html

buku detik detik ujian nasional ekonomi